Agen Poker Terpercaya - Gaji Jokowi Bakal Naik Jadi Rp 553 Juta?

Agen Poker Terpercaya - Gaji Jokowi Bakal Naik Jadi Rp 553 Juta?

Agen Poker Terpercaya - Sebuah bahan paparan terkait usulan struktur baru gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) beredar. Dalam paparan tersebut, salah satunya tertuang perihal simulasi penghasilan pejabat negara dari mulai presiden hingga Pimpinan DPR yang terdiri dari gaji dan tunjangan-tunjangan.

Disebutkan bahwa penghasilan presiden disimulasikan sebesar Rp 553.422.694/bulan, lalu wakil presiden sebesar Rp 368.948.462/bulan.

Masih dari paparan yang sama, simulasi besaran penghasilan untuk pejabat setingkat menteri, jaksa agung, Panglima TNI, Kepala Polri, Ketua MPR, Ketua DPR hingga Ketua MK memiliki penghasilan Rp 92.237.116/bulan.

Dipaparkan pula simulasi penghitungan pendapatan pejabat dari mulai jenjang wakil kepala MPR, DPR, DPD, KPK dan MK yang sebesar Rp 88.393.902 juta/bulan. Lalu penghasilan gubernur dan Hakim Anggota MA sebesar Rp76.864.263 juta/bulan.

Dalam bahan paparan tersebut tertulis judul "RPP tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS" dengan logo Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tertera di dalamnya.

Sebuah bahan paparan berjudul "RPP tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS" memuat simulasi penghitungan gaji presiden sebesar Rp 553.422.694/bulan dan lalu wakil presiden sebesar Rp 368.948/bulan. Kok bisa?

Mengutip bahan paparan tersebut, dijelaskan bahwa penghitungan itu mengacu pada penetapan gaji PNS di Amerika Serikat (AS) termasuk penghitungan gaji pejabat dan presiden di negeri Paman Sam tersebut.

"Perbandingan Indeks Gaji Pangkat Terendah (JA-1, JF-1) : Indeks Gaji Pangkat Tertinggi (JPT-I) yaitu 1 : 12,698. Referensi: Gaji PNS Pemerintah Amerika Tahun 2015 1 : 11,219 (US$ 17.800 : US$ 199.700)," bunyi salah satu butir kajian pada paparan tersebut yang dikutip Jumat (9/3/2018).

Dalam bahan paparan tersebut, tertulis besaran gaji Presiden AS adalah US$ 400.000 atau setara Rp 5,4 miliar (kurs Rp 13.500)/tahun atau Rp 450 juta/bulan. Angka tersebut merupakan besaran gaji presiden AS yang ditetapkan dan berlaku pada tahun 2015.

Informasi perihal simulasi penghasilan pejabat negara dari mulai presiden hingga Pimpinan DPR yang terdiri dari gaji dan tunjangan-tunjangan ini langsung direspon oleh Kementerian PANRB.

Pihak Kementerian PANRB menjelaskan, bahwa bahan paparan tersebut bukan merupakan informasi resmi.

"Itu hanya bahan diskusi tahun 2016, bukan informasi resmi," jelas Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman, Jumat (9/3)

Bandar Ceme - Kementerian Keuangan menyebut bahan paparan mengenai usula kenaika gaji preaiden dan pejabat pemerintah lainnya belum ada yang membuat secara reami.

Bahkan pihak Kementerian Keuangan juga mempertanyakan tingginya usulan gaji orang nomor satu di Indonesia itu.

"Angka itu ada di mana?" tanya Dirjen Anggaran, Kementerian Keuangan, Askolani, saar dikonfirmasi detikFinance perihal paparan tersebut, Jumat (9/3/2018).

Askolani mengaku tak meyakini angka tersebut. Masalahnya, rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait usulan gaji presiden tersebut bahkan belum dibuat dan disampaikan ke Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

"RPP sendiri masih akan dibikin oleh Menpan (Menteri PAN-RB). Saya tidak meyakini angka tersebut, karena RPP sendiri belum ada dibuat Menpan untuk dibicarakan dengan lintas kementerian," tegas dia.

Dalam bahan paparan tersebut tertulis judul "RPP tentang Gaji, Tunjangan dan Fasilitas PNS dengan logo Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tertera di dalamnya.

Pihak Kementerian Keuangan menegaskan, tak ada pembahasan soal perubahan struktur gaji pegawai negeri sipil (PNS) termasuk yang membahas soal penghasilan presiden sebesar Rp 553.422.694/bulan.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, menjelaskan aturan yang saat ini sedang dibahas soal gaji PNS hanya terkait pemberian tunjangan hari raya bagi PNS dan Pensiunan PNS.

"Dalam RPP tersebut hanya mengatur kebijakan pemberian THR untuk aparatur negara dan pensiunan di tahun 2018. Seperti yang telah ditetapkan di APBN 2018, dan tidak banyak perubahan dari kebijakan di tahun 2017," kata dia saat dihubungi, Jumat (9/3/2018).

Sementara, bahan paparan yang beredar terkait perubahan struktur gaji PNS, ia menegaskan hal tersebut tidak pernah dibahas di Kementerian Keuangan sebagai lembaga Bendahara Negara.

"Pasti, tidak ada (pembahasan) sama sekali," tegas Askolani.

"Melihat bahan tersebut, dapat saya sampaikan, bahwa bahan tersebut bukan mengenai RPP kebijakan penggajian di tahun 2018. Di tahun 2018 tidak ada perubahan struktur. Yang ada hanya kebijakan pemberian THR dan gaji 13 seperti yang telah diberikan pada aparatur negara dan pensiunan di tahun 2017," tutur dia.

Post By : PokerAstro